JAKARTA, JurnaLodie.com – Presiden Prabowo Subianto merencanakan pembangunan 200 sekolah rakyat di seluruh Indonesia.
Direktur Jenderal Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos Agus Zainal Arifin menjelaskan, sebanyak 100 sekolah rakyat akan digarap dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sebanyak 100 sekolah dibiayai oleh APBN dan dikelola oleh Kementerian PUPR. Kemudian 100 sekolah lainnya akan dibiayai melalui partisipasi pihak swasta, dengan dukungan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) dan Kementerian BUMN.
Target minimal 100 sekolah rakyat dibangun setiap tahun.
Tujuannya setiap kabupaten/kota memiliki 1 sekolah rakyat. 63 titik sekolah siap beroperasi pada Juli 2025.
Sisanya akan dibangun secara bertahap di tahun-tahun berikutnya.
Guru ASN (Aparatur Sipil Negara) menjadi prioritas utama.
Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) akan ditugaskan (baik penuh waktu maupun paruh waktu).
Lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) juga bisa direkrut melalui seleksi khusus.
Melibatkan sektor swasta dapat mempercepat pembangunan dan mengurangi beban APBN, namun keberhasilannya sangat bergantung pada insentif dan kerja sama yang kuat antara pemerintah dan dunia usaha.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerataan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil atau tertinggal yang belum memiliki sekolah berkualitas.
Koordinasi antarkementerian dan pihak swasta. Ketersediaan guru berkualitas, terutama di daerah terpencil.
Keberlanjutan operasional dan pendanaan jangka panjang.
Poin Penting Arah Kebijakan Pendidikan Era Prabowo dikutip JurnaLodie.com dari Kompas.com pada Senin 19 Mei 2025:
Tujuan Program
- Pemerataan akses pendidikan
- 1 sekolah rakyat per kabupaten/kota
- 100 sekolah per tahun
- Pendanaan: 50% APBN, 50% swasta
Strategi Implementasi
- 100 sekolah dibiayai APBN (via Kementerian PU)
- 100 sekolah dari swasta (difasilitasi Kemensesneg dan Kementerian BUMN)
- 63 lokasi siap operasional Juli 2025
Distribusi Guru
- Prioritas: Guru ASN
- Alternatif: Guru PPPK, paruh waktu, dan lulusan PPG
- Fokus pada penugasan ke daerah
Manfaat Program
- Pemerataan pendidikan
- Infrastruktur baru
- Lapangan kerja baru
- Sinergi sektor publik-swasta
- Penguatan daerah tertinggal
(*)
