JAKARTA, JurnaLodie.com – Korupsi elite menjadi polemik nasional! Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengusulkan agar bantuan dana parpol dinaikkan menjadi Rp 10.000 per suara.
Saat ini, bantuan dana masih berada di angka Rp 1.000 per suara, sebagaimana tertuang dalam PP No. 1 Tahun 2018. Menurut Muzani, angka sekarang belum cukup untuk menutupi kebutuhan operasional partai.
Dikutip JurnaLodie.com dari Kompas.com, Gerindra menyebut sudah lama berdiskusi dengan KPK dan LIPI terkait besaran ideal dana bantuan parpol.
Usulan nominal yang sempat muncul dalam diskusi Rp 10.000, Rp 30.000, hingga Rp 48.000 per suara.
Pandangan KPK:
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, menegaskan bahwa dana besar bagi parpol penting untuk mengurangi potensi korupsi dalam sistem politik.
Ia menyebut tingginya biaya politik mendorong kandidat mencari pemodal, yang kemudian berpotensi menyebabkan korupsi balas jasa ketika menjabat.
Sikap PDI-P & Pemerintah:
Ketua DPP PDI-P, Said Abdullah, meminta pemerintah tidak terburu-buru mengakomodasi usulan ini, dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan kajian lebih lanjut oleh DPR.
Said menegaskan bahwa pembenahan internal parpol juga krusial, bukan hanya soal dana.
Catatan Kritis Kelebihan Usulan Dana Parpol Naik:
Mencegah Korupsi Politik: Dana yang cukup dapat mengurangi ketergantungan partai pada sponsor atau pemodal.
Mendukung Profesionalisme: Partai bisa memperkuat sistem kaderisasi, pendidikan politik, dan operasional secara profesional.
Potensi Masalah:
- Beban APBN: Dalam kondisi ekonomi yang terbatas, tambahan dana ini bisa membebani keuangan negara.
- Risiko Moral Hazard: Tanpa reformasi internal, tambahan dana malah berisiko disalahgunakan.
- Akuntabilitas Lemah: Jika tidak ada sistem audit dan transparansi yang ketat, publik sulit percaya dana itu digunakan sesuai tujuan.
- Peningkatan Bertahap: Alih-alih langsung Rp 10.000, bisa dimulai dari Rp 2.000–Rp 3.000 sambil evaluasi tahunan.
- Standar Akuntabilitas Tinggi: Bantuan baru hanya diberikan kepada parpol yang lolos audit independen dan punya sistem pelaporan keuangan yang baik.
- Insentif Berbasis Kinerja: Parpol yang punya kinerja baik dalam pendidikan politik, kaderisasi, dan bebas dari kasus korupsi mendapat insentif lebih tinggi.
- Keterlibatan Publik & Transparansi: Semua laporan penggunaan dana harus dibuka ke publik dan disertifikasi lembaga akuntansi independen. (*)
