Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memberikan taklimat kepada kader Partai Gerindra di Bogor, Sabtu 8 November 2025. Tingkat persetujuan publik terhadap Prabowo tetap tinggi dan relatif stabil di 78%. (kolase @prabowo)
Poin Utama
- Tingkat persetujuan publik: Tetap tinggi di 78%, hanya turun sedikit dari 80,9% pada Januari 2025. Menunjukkan kepercayaan publik masih kuat meski banyak tantangan.
- Survei dilakukan oleh: Indikator Politik Indonesia, 20–27 Oktober 2025. 1.220 responden, margin of error ±2,9%.
- Kepuasan tertinggi: Keamanan nasional (56,5%) dan pemberantasan korupsi. Masyarakat menilai stabilitas negara relatif terjaga.
- Kepuasan terendah: Situasi politik (31%), terkait perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil. Muncul kritik dari aktivis HAM dan mahasiswa.
JAKARTA, JurnaLodie.com — Tingkat persetujuan publik terhadap Presiden Indonesia Prabowo Subianto tetap tinggi dan relatif stabil di 78%, menurut survei terbaru yang dirilis pada Sabtu oleh lembaga riset Indikator Politik Indonesia.
Angka itu hanya sedikit menurun dari hasil survei Januari lalu yang mencatat dukungan sebesar 80,9%, menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo masih kuat — meskipun tahun pertama pemerintahannya diwarnai berbagai tantangan ekonomi, politik, dan sosial.
“Berdasarkan survei nasional kita, variabel yang paling membuat publik puas adalah pemberantasan korupsi,” kata Burhanuddin Muhtadi, pendiri dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, dalam konferensi pers di Jakarta.
“Selain itu, program bantuan sosial dan makanan gratis juga mendapat penilaian positif.”
Survei dilakukan pada 20–27 Oktober 2025 terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia, dengan margin of error ±2,9%.
Kepuasan Publik Tertinggi untuk Sektor Keamanan
Dari hasil survei, tingkat persetujuan tertinggi untuk Prabowo datang dari sektor keamanan nasional, yakni 56,5%. Publik menilai stabilitas keamanan di berbagai daerah tetap terjaga meski muncul sejumlah aksi protes mahasiswa di ibu kota dan kota besar lainnya.
Sementara itu, tingkat persetujuan terendah tercatat untuk situasi politik, yakni hanya 31%. Hal ini mencerminkan meningkatnya kritik terhadap kebijakan pemerintah, terutama terkait perluasan peran militer dalam pemerintahan sipil.
“Masih ada kekhawatiran dari masyarakat sipil mengenai arah kebijakan politik yang dianggap terlalu sentralistik dan melibatkan unsur militer secara luas,” ujar Muhtadi.
