NEW DELHI, JurnaLodie.com – Pada 21 Mei 2025, pasukan keamanan India melancarkan serangan besar-besaran terhadap kelompok Maois di wilayah Bastar, Chhattisgarh, yang dikenal sebagai salah satu pusat perlawanan Naxal. Operasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengakhiri pemberontakan yang telah berlangsung selama beberapa dekade.
Pemerintah India, yang saat ini dipimpin oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) di tingkat pusat dan negara bagian, telah meningkatkan operasi militer besar-besaran terhadap pemberontak Maois.
Wilayah hutan perbukitan Karrigatta, yang membentang di negara bagian Chhattisgarh dan Telangana, telah berubah menjadi zona militer, dengan lebih dari 10.000 personel keamanan dikerahkan.
Dikutip JurnaLodie.com dari Al Jazeera, operasi yang dinamai “Operation Zero” atau “Kagar” ini bertujuan untuk “membersihkan” wilayah dari kelompok Maois, yang dianggap mengancam keamanan nasional dan menghambat pembangunan, khususnya di wilayah suku yang kaya sumber daya alam.
Sepanjang tahun 2025, setidaknya 201 pejuang Maois telah dilaporkan tewas, termasuk 27 orang dalam satu operasi, di antaranya pemimpin tertinggi mereka, Basavaraju.
Dalam 16 bulan terakhir, lebih dari 400 orang yang diduga Maois telah terbunuh di negara bagian Chhattisgarh, menurut data resmi.
Namun, aktivis dan kelompok hak asasi manusia menyatakan bahwa banyak dari korban tewas tersebut sebenarnya adalah warga sipil Adivasi (masyarakat adat), bukan pemberontak bersenjata.
Komunitas Adivasi Terjepit di Tengah Konflik
Masyarakat Adivasi, atau penduduk asli India tengah, tinggal di hutan-hutan yang kini menjadi medan operasi militer.
Komunitas ini sering kali dicurigai oleh kedua belah pihak: negara menuduh mereka menyembunyikan Maois, sedangkan Maois menuduh mereka bekerja sama dengan pemerintah.
Operasi yang sedang berlangsung mengancam hak atas tanah, otonomi budaya, dan keselamatan fisik masyarakat adat.
Aktivis dan tokoh oposisi mendesak:
- Dilakukannya gencatan senjata segera
- Investigasi independen terhadap dugaan kematian warga sipil
- Dialog politik sebagai alternatif dari pendekatan militer yang berkepanjangan
- Ada pula kekhawatiran soal minimnya verifikasi independen terhadap klaim pemerintah, karena kasus “penembakan di tempat” (extra judicial killing) kerap terjadi di wilayah konflik.
Akar Masalah: Tambang, Penggusuran, dan Militerisasi
- Wilayah Bastar dan sekitarnya kaya akan bauksit, bijih besi, dan batubara.
- Proyek-proyek tambang sering kali dimulai tanpa persetujuan penuh dari masyarakat lokal, mengakibatkan penggusuran massal dan kerusakan lingkungan.
- Kelompok Maois mengklaim membela hak tanah masyarakat suku, dan menentang baik eksploitasi tambang maupun kehadiran militer.
- Pemerintah berpendapat bahwa pemberontak justru menghambat pembangunan dan terlibat dalam pemerasan dan kekerasan.
Jika tren ini terus berlanjut, India bisa memasuki fase baru konflik internal, yang ditandai dengan:
- Militerisasi hutan yang semakin intensif
- Meningkatnya korban sipil dan pengungsian
- Ketidakstabilan jangka panjang di wilayah adat
Sebaliknya, jika tekanan publik dan perhatian internasional meningkat, pemerintah bisa terdorong untuk mengevaluasi ulang dan mengutamakan dialog serta pembangunan berbasis hak.
Pemerintah India menyebut operasi ini sebagai keberhasilan dalam memerangi pemberontakan, namun para aktivis memperingatkan bahwa biaya kemanusiaan sangat besar, terutama bagi masyarakat Adivasi.
Tanpa penyelesaian akar masalah seperti hak atas tanah, keadilan sosial, dan pembangunan yang adil, solusi militer semata hanya akan memperpanjang siklus kekerasan. (*)
