Paus Leo XIV dan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Umat Kristen Turki terus berjuang mendapatkan perwakilan layak di bawah pemerintahan Erdogan yang berakar Islam. (Andreas SOLARO/AFP/IHA)
Dalam laporan 2024, MRG menegaskan non-Muslim masih sering dipandang bukan sebagai orang Turki sejati. Pandangan itu terus bertahan di kalangan pendukung nasionalisme Turki.
Meski demikian, pemerintah tetap berusaha memperbaiki ketidakadilan lama. Aktivis komunitas Yunani, Laki Vingas, menyebut proses itu berjalan, meskipun belum tuntas.
Di sisi lain, kekerasan terhadap minoritas masih terjadi. Kasus pembunuhan jurnalis Hrant Dink tahun 2007 dan tewasnya pemuda Armenia tahun 2011 memperburuk situasi.
Selain itu, menurut laporan Times of Israel, serangan bersenjata di gereja Katolik Istanbul pada 2024 semakin meningkatkan kekhawatiran.
Peristiwa itu menewaskan satu jemaat dan melukai yang lain.
Pemerintah juga memicu perdebatan besar ketika mengubah Hagia Sophia menjadi masjid pada 2020.
Keputusan itu kemudian menimbulkan rasa takut sekaligus ketidakpastian di kalangan minoritas.
Di tengah ketegangan itu, harapan baru muncul ketika Trump berjanji membantu membuka kembali Seminari Ortodoks Yunani. Langkah itu dapat mengakhiri penutupan panjang sejak 1971.
Walaupun begitu, masyarakat Turki perlahan menjadi lebih terbuka. Banyak warga mulai berani membahas genosida Armenia meskipun pemerintah tetap menolak istilah tersebut.
Akhirnya, Vingas menegaskan bahwa masyarakat sipil kini jauh lebih inklusif, terutama di Istanbul.
Kota itu menjadi pusat kehidupan Kristen dan simbol keterbukaan baru di Turki modern.
(*)
