Dewan Keamanan PBB mendukung rencana Trump terkait Gaza. (Tangkapan layar Guardian)
Bahasa Resolusi Tinggalkan Banyak Ketidakpastian
Meskipun resolusi ini merupakan langkah bersama yang langka setelah dua tahun kebuntuan diplomatik, teksnya tetap menghadirkan banyak tanda tanya.
Rusia dan Tiongkok memilih abstain, bukan veto, setelah AS melunak pada sejumlah poin.
RUU tersebut memberikan wewenang luas kepada “dewan perdamaian” yang diketuai Trump. Namun komposisi keanggotaannya masih belum jelas.
Komisi teknokratis Palestina yang akan menjalankan pemerintahan di Gaza juga belum memiliki struktur definitif.
Selain itu, mandat ISF mencakup pelucutan senjata Hamas—sebuah tugas yang sejauh ini tidak ada negara bersedia mengambil. Tanpa komitmen pasukan, rencana tersebut berisiko terhenti di atas kertas.
Hamas kembali mempertegas sikapnya. Mereka menyatakan bahwa rakyat Palestina menolak resolusi tersebut karena dianggap “memaksakan perwalian asing.”
Sikap keras ini membuka potensi konflik baru dengan pasukan internasional, jika rencana itu benar-benar dijalankan.
Donald Trump menyambut keputusan PBB itu sebagai “momen bersejarah” melalui unggahan di media sosial.
Ia menegaskan bahwa pengumuman lanjutan, termasuk nama-nama anggota dewan perdamaian, akan disampaikan dalam beberapa minggu mendatang.
(*)
