JAKARTA, JurnaLodie.com – Suksesi pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meramaikan dinamika politik Indonesia pasca-Pemilu 2024.
Nama mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kian menguat sebagai ketua umum.
Berikut adalah analisis singkat dan ringkas dari isu tersebut dikutip JurnaLodie.com dari Kompas.com:
PPP gagal lolos ke DPR pada Pemilu 2024, dengan hanya meraih 3,87% suara, di bawah ambang batas parlementer 4%.
Ini adalah pertama kalinya sejak 1977 PPP tidak memiliki wakil di DPR.
Ada kebutuhan pembenahan dan kebangkitan partai menjelang Pemilu 2029.
Ade Irfan Pulungan, Ketua Mahkamah PPP, menyebut Jokowi sebagai sosok tepat dan anugerah jika bersedia memimpin PPP.
Ia yakin Jokowi dapat mengantarkan PPP kembali ke Senayan dan bahkan masuk lima besar partai di DPR.
Adi Prayitno, pengamat politik dari UIN Jakarta mengatakan, PPP harus selesaikan debat internal terlebih dahulu: boleh tidaknya tokoh non-kader jadi ketum.
Ada perbedaan pandangan: satu pihak fleksibel demi elektabilitas, pihak lain ketat pada AD/ART (harus kader minimal 1 tahun).
Menilai pelibatan Jokowi sebagai strategi rasional karena popularitasnya masih tinggi dan bisa menarik pemilih tradisional maupun moderat.
Popularitas Jokowi masih tinggi, bahkan setelah tak lagi menjabat.
Bisa menarik pemilih muda, moderat, dan mantan pendukung Jokowi untuk ikut menghidupkan kembali PPP.
Memberi kesan reformasi internal dan pembaruan identitas PPP.
Penolakan internal dari faksi-faksi yang ingin menjaga keotentikan partai berbasis Islam.
Jokowi bukan kader PPP, dan tidak identik dengan ideologi partai.
Harus ada perubahan AD/ART atau kompromi politik internal.
Mengusung Jokowi sebagai Ketua Umum PPP adalah langkah berani dan strategis, namun penuh tantangan internal dan ideologis.
Jika berhasil, bisa menjadi momentum kebangkitan PPP menjelang Pemilu 2029. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada:
- Kemauan Jokowi sendiri,
- Kemampuan elite PPP membangun konsensus internal, dan
- Kecocokan visi antara Jokowi dengan arah baru PPP.
(*)
