JAKARTA, JurnaLodie.com – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi langkah Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengirimkan surat resmi kepada DPR dan MPR untuk mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kata Mahfud, merupakan perspektif yang sangat menarik dan relevan dalam konteks berdemokrasi di Indonesia.
Mahfud MD menilai bahwa langkah tersebut sah secara konstitusional dan mencerminkan etika berdemokrasi yang elegan.
Ada beberapa poin penting dalam tanggapan Mahfud MD yang dapat kita soroti dikutip JurnaLodie.com dari Kompas.com:
- Hak Politik Purnawirawan TNI
Mahfud MD menegaskan bahwa purnawirawan TNI tetap memiliki hak politik sebagai warga negara Indonesia. Meskipun mereka pernah berkarier di militer, itu tidak berarti mereka harus selalu sejalan dengan pandangan atau sikap institusi TNI.
Para purnawirawan ini memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi politik mereka, termasuk mengusulkan pemakzulan terhadap pejabat publik jika mereka merasa ada yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi atau hukum.
- Etika dalam Berdemokrasi
Salah satu hal yang ditekankan oleh Mahfud adalah bahwa Forum Purnawirawan Prajurit TNI memilih untuk mengirimkan surat resmi kepada DPR dan MPR, yang dianggapnya lebih elegan dibandingkan dengan menggunakan media sosial atau cara-cara provokatif lainnya.
Mahfud memandang ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi yang lebih sehat dan terbuka, daripada membuat pernyataan yang dapat memicu perpecahan atau keresahan di media sosial.
- Demokrasi dan Kebebasan Mengkritik
Menurut Mahfud, sikap Forum Purnawirawan ini mencerminkan prinsip dasar demokrasi Indonesia, yaitu memberi ruang bagi rakyat untuk menyampaikan kritik, aspirasi, dan usulan terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam negara demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan perubahan dalam jabatan publik, bahkan jika itu berarti meminta pemakzulan seseorang yang mereka anggap tidak memenuhi syarat.
- Poin Hukum dan Kepatutan dalam Pemakzulan
Forum Purnawirawan Prajurit TNI juga menyoroti aspek hukum yang menjadi dasar pemakzulan Gibran. Mereka menganggap bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberi Gibran tiket pencalonan sebagai Wakil Presiden merupakan “cacat hukum”, terutama karena melibatkan Ketua MK yang merupakan paman Gibran, yang menurut mereka melanggar prinsip imparsialitas.
Di samping itu, mereka juga mempertanyakan kapasitas Gibran sebagai Wakil Presiden karena latar belakangnya yang dianggap minim pengalaman dan pendidikan yang diragukan.
- Apresiasi terhadap Proses yang Transparan
Mahfud mengapresiasi proses penyampaian aspirasi yang dilakukan secara resmi dan transparan ini. Ia menilai bahwa cara ini lebih bisa dipahami dan lebih mudah untuk dipertanggungjawabkan daripada langkah-langkah yang berisiko menimbulkan keributan atau misinformasi di ruang publik.
Dalam konteks politik Indonesia yang penuh dinamika ini, tindakan Forum Purnawirawan Prajurit TNI untuk mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran adalah hal yang menarik untuk diamati.
Memang, meskipun tidak ada undang-undang yang secara eksplisit melarang individu atau kelompok untuk mengajukan usulan pemakzulan terhadap pejabat negara, hal ini tetap harus melalui mekanisme yang sah, seperti yang diterangkan oleh Mahfud MD. Dalam hal ini, DPR dan MPR memiliki peran penting dalam merespons aspirasi tersebut.
Namun, meskipun langkah ini sah secara konstitusional, pertanyaan tentang kepatutan dan motif politik tetap bisa menjadi bahan perdebatan.
Apakah alasan yang diberikan oleh Forum Purnawirawan TNI lebih didorong oleh kepentingan politik tertentu ataukah memang semata-mata untuk kebaikan negara? Itu adalah pertanyaan yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan dinamika politik yang terjadi.
Penting untuk selalu mengingat bahwa dalam negara demokrasi, tidak hanya hak untuk dipilih yang dimiliki oleh publik, tetapi juga hak untuk mengkritik dan menyuarakan pendapat. Yang terpenting adalah bagaimana setiap langkah tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. (*)
